Menu

"Bola Salju" Bergulir dari Luwuk

OPINI | oleh : Zulkifli Muhamad (bekerja di PN Toli-Toli)

Menjelang dua tahun sejak terbitnya PP Nomor 94 Tahun 2012 kenaikan tunjangan remunerasi yang begitu dinanti oleh segenap Pegawai Mahkamah Agung di seluruh penjuru tanah air sebagaimana yang dijanjikan oleh Para Petinggi Mahkamah Agung ternyata tak kunjung terealisasi.

Berbagai alasan yang dikemukakan ternyata saling kontradiktif satu dengan yang lain, tidak ada kejelasan. Ada yang mengatakan bahwa hambatannya karena alokasi anggaran dalam APBN 2014 tidak memadai untuk melakukan pembayaran. Ada yang mengatakan bahwa remunerasi terkendala pada persoalan grading jabatan yang harus mengacu pada ketentuan baru yang ditetapkan oleh Kemenpan – RB sehingga grading yang sudah diajukan sebelumnya terpaksa harus di rombak ulang. Ada pula yang mengatakan bahwa besaran remunerasi pegawai Mahkamah Agung belum memenuhi syarat untuk ditinjau ulang sebagaimana halnya BPK. Singkatnya mungkin dapat disimpulkan bahwa masih banyak persoalan yang membelit, sehingga kenaikan remunerasi sampai detik ini belum dapat direalisasikan.

Padahal yang diharapkan oleh pegawai Mahkamah Agung pada dasarnya bukanlah kenaikan tunjangan remunerasi dengan besaran yang fantastis (sebagaimana yang pernah di ekspos media mencapai 3 s.d 4 kali lipat menyesuaikan dengan besaran tunjangan hakim) tetapi sekedar penyesuaian dengan besaran tunjangan remunerasi sebagaimana yang diterima oleh pegawai yang ada di Lembaga atau Kementerian yang lain.

Selengkapnya: "Bola Salju” Bergulir dari Luwuk

Ketua MA Singgung Problematika Hukum Acara hingga Toga Hakim

 

BANJARMASIN (12/04) - 170 orang yang berasal dari jajaran pengadilan se-Kalsel dan Kalteng mengikuti pembinaan teknis dan administrasi yustisial yang diberikan oleh Ketua MA bersama para pimpinan MA, Sabtu (12/04/2014), di Hotel Novotel Banjarmasin. Mereka terdiri dari ketua, wakil ketua, hakim, panitera/sekretaris pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama pada 4 (empat) lingkungan peradilan se-wilayah hukum Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dalam pembinaannya, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali menyinggung seluruh problematika peradilan yang sering mengemuka, dari persoalan hukum acara hingga cara hakim memakai toga.

Ketua MA menyebut isu yang dipaparkannya sebagian besar bersumber dari surat pengaduan yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung. Selebihnya bersumber dari laporan hasil pengawasan, dan pemberitaan media. Menurut Ketua, seberapa pun sepelenya kekeliruan yang dilakukan oleh aparatur peradilan tetap akan menjadi masalah bagi pencari keadilan. Oleh karena itu, kekeliruan semaksimal mungkin ditiadakan dan kualitas pelayanan semaksimal mungkin harus ditingkatkan.

Berikut beberapa hal yang menjadi perhatian Ketua MA dalam pembinaan di Banjarmasin

Selengkapnya: Jajaran Pengadilan se- Kalsel dan Kalteng Ikuti Pembinaan dari Pimpinan MA

Halaman 19 dari 60

LAYANAN POSBAKUM

LAYANAN POSBAKUM PENGADILAN NEGERI JEPARA

Pengadilan Negeri Jepara memberikan layanan bantuan hukum bebas biaya (gratis) melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) kepada masyarakat luas pencari keadilan.

Selengkapnya...