Menu

MENGAPA REMUNERASI PEGAWAI MAHKAMAH AGUNG HARUS DITATA ULANG?

OPINI | oleh : Herman Hasyim (bekerja di Ditjen Badilag)

Bom waktu itu akhirnya meledak. Sejak kemarin, ratusan pegawai pengadilan di berbagai wilayah melakukan aksi mogok kerja. Mereka menuntut adanya peningkatan kesejahteraan. Konkretnya: mereka menuntut agar remunerasi atau tunjangan khusus kinerja untuk pegawai pengadilan ditata ulang.

Meledaknya bom waktu itu sesungguhnya tidak terlalu mengagetkan. Jika kita tengok ke belakang, hasrat untuk meningkatkan perolehan tunjangan kinerja di Mahkamah Agung (MA) sudah muncul cukup lama. Sejak empat tahun silam, hasrat itu muncul dari pimpinan maupun pegawai MA, disertai dengan langkah-langkah nyata, namun faktanya hingga kini hasilnya masih diliputi tanda tanya.

Remunerasi untuk aparatur MA dan badan peradilan di bawahnya mulai diberlakukan pada 1 September 2007, berdasarkan Perpres No. 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, dan Keputusan Ketua MA No. 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Mengacu kepada dua peraturan itu, tunjangan khusus kinerja hakim dan pegawai MA dibayarkan 70 persen, sebelum adanya penilaian lebih lanjut dari Tim Kerja Reformasi Birokrasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di MA dan badan peradilan di bawahnya.

Selengkapnya: MENGAPA REMUNERASI PEGAWAI MAHKAMAH AGUNG HARUS DITATA ULANG?

"Bola Salju" Bergulir dari Luwuk

OPINI | oleh : Zulkifli Muhamad (bekerja di PN Toli-Toli)

Menjelang dua tahun sejak terbitnya PP Nomor 94 Tahun 2012 kenaikan tunjangan remunerasi yang begitu dinanti oleh segenap Pegawai Mahkamah Agung di seluruh penjuru tanah air sebagaimana yang dijanjikan oleh Para Petinggi Mahkamah Agung ternyata tak kunjung terealisasi.

Berbagai alasan yang dikemukakan ternyata saling kontradiktif satu dengan yang lain, tidak ada kejelasan. Ada yang mengatakan bahwa hambatannya karena alokasi anggaran dalam APBN 2014 tidak memadai untuk melakukan pembayaran. Ada yang mengatakan bahwa remunerasi terkendala pada persoalan grading jabatan yang harus mengacu pada ketentuan baru yang ditetapkan oleh Kemenpan – RB sehingga grading yang sudah diajukan sebelumnya terpaksa harus di rombak ulang. Ada pula yang mengatakan bahwa besaran remunerasi pegawai Mahkamah Agung belum memenuhi syarat untuk ditinjau ulang sebagaimana halnya BPK. Singkatnya mungkin dapat disimpulkan bahwa masih banyak persoalan yang membelit, sehingga kenaikan remunerasi sampai detik ini belum dapat direalisasikan.

Padahal yang diharapkan oleh pegawai Mahkamah Agung pada dasarnya bukanlah kenaikan tunjangan remunerasi dengan besaran yang fantastis (sebagaimana yang pernah di ekspos media mencapai 3 s.d 4 kali lipat menyesuaikan dengan besaran tunjangan hakim) tetapi sekedar penyesuaian dengan besaran tunjangan remunerasi sebagaimana yang diterima oleh pegawai yang ada di Lembaga atau Kementerian yang lain.

Selengkapnya: "Bola Salju” Bergulir dari Luwuk

Halaman 19 dari 61

LAYANAN POSBAKUM

LAYANAN POSBAKUM PENGADILAN NEGERI JEPARA

Pengadilan Negeri Jepara memberikan layanan bantuan hukum bebas biaya (gratis) melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) kepada masyarakat luas pencari keadilan.

Selengkapnya...