buku-tamu

Menu

Ruang Lingkup E-Dokumen Diperluas, Media Pengiriman Dibatasi

 

JAKARTA (12/2) - Ketua Mahkamah Agung tanggal 29 Januari 2014 menandatangani Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2014. Surat Edaran ini merupakan perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Substansi perubahan yang diatur dalam SEMA 1 Tahun 2014 adalah meliputi dua hal: ruang lingkup dokumen elektronik yang wajib disertakan dalam setiap pengajuan kasasi/PK dan limitasi media pengiriman dokumen elektronik. Sema ini berlaku mulai tanggal 1 Maret 2014.

Jika dalam SEMA 14/2010 dokumen elektronik yang wajib disertakan itu hanya meliputi: putusan dan dakwaan (untuk perkara pidana), maka dalam SEMA 1 Tahun 2014 dokumen elektronik tersebut diperluas, yaitu:

Selengkapnya: SEMA 14 Tahun 2010 Direvisi

DI 2014 SETIAP PNS WAJIB MENYUSUN SKP

 

Humas MA-Jakarta: Badan Urusan Administarsi Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan C4J mengadakan forum diskusi bulanan keempat di gedung Wiryono Mahkamah Agung pada Rabu 5 Februrai 2014. Forum diskusi kali ini membahas Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pemilihan tema diskusi kali ini dilatarbelakangi PP No 46/2011 yang menyatakan bahwa terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 setiap pegawai wajib menyusun SKP. Nah, forum ini membahas secara gamblang mengenai apa itu SKP, ukuranya apa, bagaimana cara penilainnya, apa manfaatnya dan lain-lain.

Purwanto, narasumber dari Direktur Kinerja Pegawain Badan Kepegawaian Negara mengatakan bahwa SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang disusun dan disepakati bersama antara pegawai dengan atasan langsung. Manfaat dari adanya SKP ini antara lain:

Selengkapnya: DI 2014 SETIAP PNS WAJIB MENYUSUN SKP

Halaman 19 dari 54

DOKUMENTASI VIDEO PN JEPARA

LAYANAN POSBAKUM

LAYANAN POSBAKUM PENGADILAN NEGERI JEPARA

Pengadilan Negeri Jepara memberikan layanan bantuan hukum bebas biaya (gratis) melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) kepada masyarakat luas pencari keadilan.

Selengkapnya...