Menu

PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI JEPARA

 

pelantikanwkpn1

Jumat, 25 April 2014, Bertempat di ruang sidang "Kartika" Ketua Pengadilan Negeri Jepara (H. Soesilo Atmoko, SH) melakukan pengambilan sumpah dan pelantikan terhadap Bapak Suranto, SH. sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara dihadiri oleh seluruh Warga Pengadilan Negeri Jepara.

Dalam sambutannya Ketua Pengadilan Negeri Jepara kembali menekankan bahwa mutasi dan promosi di lingkungan peradilan umum adalah hal yang biasa seiring dengan kebijakan pimpinan Mahkamah Agung RI terhadap jabatan Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia termasuk Pengadilan Negeri Jepara.

Sidang istimewa pengambilan sumpah dan pelantikan Bapak Suranto, SH., selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara berlangsung sekitar pukul 08.30 Wib di ruang sidang "Kartika" Pengadilan Negeri Jepara yang langsung dipimpin oleh Bapak H. Soesilo Atmoko, SH, selaku Ketua Pengadilan Negeri Jepara. Kewibawaan sidang istimewa juga ditandai dengan berkumandangnya lagu Padamu Negeri seiring pengucapan kata-kata pelantikan Bapak Suranto, SH., selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara.

Selengkapnya: PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI JEPARA

MENGAPA REMUNERASI PEGAWAI MAHKAMAH AGUNG HARUS DITATA ULANG?

OPINI | oleh : Herman Hasyim (bekerja di Ditjen Badilag)

Bom waktu itu akhirnya meledak. Sejak kemarin, ratusan pegawai pengadilan di berbagai wilayah melakukan aksi mogok kerja. Mereka menuntut adanya peningkatan kesejahteraan. Konkretnya: mereka menuntut agar remunerasi atau tunjangan khusus kinerja untuk pegawai pengadilan ditata ulang.

Meledaknya bom waktu itu sesungguhnya tidak terlalu mengagetkan. Jika kita tengok ke belakang, hasrat untuk meningkatkan perolehan tunjangan kinerja di Mahkamah Agung (MA) sudah muncul cukup lama. Sejak empat tahun silam, hasrat itu muncul dari pimpinan maupun pegawai MA, disertai dengan langkah-langkah nyata, namun faktanya hingga kini hasilnya masih diliputi tanda tanya.

Remunerasi untuk aparatur MA dan badan peradilan di bawahnya mulai diberlakukan pada 1 September 2007, berdasarkan Perpres No. 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, dan Keputusan Ketua MA No. 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Mengacu kepada dua peraturan itu, tunjangan khusus kinerja hakim dan pegawai MA dibayarkan 70 persen, sebelum adanya penilaian lebih lanjut dari Tim Kerja Reformasi Birokrasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di MA dan badan peradilan di bawahnya.

Selengkapnya: MENGAPA REMUNERASI PEGAWAI MAHKAMAH AGUNG HARUS DITATA ULANG?

Halaman 19 dari 61

LAYANAN POSBAKUM

LAYANAN POSBAKUM PENGADILAN NEGERI JEPARA

Pengadilan Negeri Jepara memberikan layanan bantuan hukum bebas biaya (gratis) melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) kepada masyarakat luas pencari keadilan.

Selengkapnya...